advbengkulu utaraBengkulu UtaraP.Bengkulu Utara

Raperda RDTR Batal Dibahas, Dewan Minta Prioritaskan Pada 2019

Bengkulu Utara, rafflesianews.com – Kendati pembahasan Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) gagal dibahas dalam tahun ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara berharap Raperda tersebut jadi prioritas pembahasan 2019 nanti.

“2019 harus menjadi prioritas. Perda RDTR itu sangat penting karena kita bisa menentukan mana yang harus dijadikan perumahan, industri dan perkebunan,” tegas Ketua Komisi III DPRD Bengkulu Utara, Mohtadin saat hearing bersama Eksekutif di Gedung DPRD BU, Selasa (15/5).

Mohtadin menyayangkan, alasan yang dilontarkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) BU gagalnya pembahasan Raperda tersebut lantaran keterbatasan anggaran.

“Alasan Dinas PUPR anggarannya tidak mencukupi untuk merampungkan materi Raperda RDTR yang diagendakan tahun ini. Diperkirakan menyerap Rp 1 miliar lebih sedangkan dana yang dianggarkan hanga Rp 150 juta, kenapa ini bisa terjadi dan tidak ada konsultasi yang dilakukan kepada kami sedangkan RDTR adalah acuan dari PUPR, ada apa,” sampai Mohtadin.

Di daerah lain, lanjut Mohtadin. Menggarap RDTR ini sudah rampung. Sedangkan di Kabupaten Bengkulu Utara sejak 2015 digagas hingga sekarang belum juga selesai.

“Mungkin ada kepentingan, entah itu perkebunan atau pertambangan tidak singkron di sini,” keluh politisi PAN ini.

Senada disampaikan dewan dari Fraksi Nasdem, Slamet Waluyo Sucipto, berharap di tahun 2019 Dinas PUPR Bengkulu Utara dapat benar-benar siap dalam pembahasan Raperda RDTR. Tidak ada lagi alasan anggaran yang menghambat kinerja pemerintahan.

“Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Semoga saja RDTR sudab siap dibahas raperdanya tahun depan,” kata Slamet yang juga menjabat ketua Bapemperda DPRD Bengkulu Utara.

Dalam penbahasan diketahui, anggaran Rp 150 juta tahun ini dikerjakan Dinas PUPR berkaitan dengan RDTR yaitu membuat kajian lingkungan hidup. Sedangkan pekerjaan digitasi dan kaliberasi soal peta di 28 titik Kabupaten Bengkulu Utara diprediksi menghabiskan anggaran Rp 1 miliar lebih dengan tiga kali ulang pengecekan teknis dilapangan dan pemeriksaan di tingkat kementerian (suliswan/ adv)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close