advkotaBengkulu

Penguatan Integrasi, BKKBN Gelar Rakorda Program KKBPK

 Bengkulu rafflesianews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tingkat Provinsi Bengkulu Tahun 2018, di salah satu hotel kota Bengkulu, Rabu (21/3/2018).

Rakorda dengan  tema ‘Penguatan Integrasi Program Lintas Sektor di Kampung KB Guna Mempercepat Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)’  dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, perwakilan Kepala BKKBN Pusat, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, unsur Forkopimda Provinsi,  Rektor Perguruan Tinggi, TP PKK kabupaten/kota serta BKKBN se-Provinsi Bengkulu.

Menurut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Busmar Edisyaf, program ini merupakan forum komitmen dan kesepakatan bersama antara BKKBN, stakeholder dan mitra kerja dalam mengevaluasi pelaksanaan program KKBPK selama satu tahun terakhir untuk dievaluasi kembali.

“Dalam upaya memastikan seluruh arah dan kebijakan serta strategi yang disusun  dapat efektif  dan efisien,  serta adanya komitmen untuk penguatan integrasi program lintas sektor kampung KB” sebut Bustamar, menyampaikan laporan kegiatan.

Rakorda tersebut juga dikemas dengan Penandatanganan Kerjasama antara Rektor UNIB, UNIHAZ dan STAIN Curup dengan Kepala BKKBN Provinsi Bengkulu, serta penandatanganan kontrak kinerja program antara BKKBN Provinsi Bengkulu dengan seluruh OPD terkait.

Kepala BKKBN Pusat yang diwakili Sekretaris Utama BKKBN pusat Novrizal mengatakan, pengendalian kemiskinan sangat bergantung kepada angka kelahiran.

“Upaya pengendalian angka kemiskinan sangat bergantung kepada angka kelahiran penduduk. Dengan menurunnya angka kelahiran maka dapat menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Untuk itu perlu adanya dukungan semua pihak,”  sampai Novrizal.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Provinsi Bengkulu, Rohidin Mersyah mengatakan, dalam Rakor itu harus dimunculkan pemetaan sumber daya yang terkait dengan program Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Selain itu, sebutnya, adanya pemetaan masalah sehingga dapat menganalisis kebutuhan seluruh sektor terhadap sumberdaya yang tersedia.

“Jika berhasil  dipetakan dengan baik, maka pasti muncul program kegiatan yang betul-betul operasional di masing-masing sektor dan pasti terintegrasi,” tegasnya.

Untuk itu, dirinya berharap OPD yang  membidangi keluarga berencana di kabupaten/kota harus proaktif, memiliki database yang jelas dan berbasis data serta dapat dipertanggungjawabkan.(ispahri/adv/mc

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close