AdvertorialDPRD Provinsi

Paripurna Istimewa Ke-3 Masa Sidang ke-1 Tahun 2018

Penyampaian Pandangan umum 8 Fraksi

Waka I DPRD Provinsi Bengkulu, Edison Simbolon, waka III Elfi Hamidi dan Plt Gubernur provinsi Bengkulu, yang diwakilkan asisten 3 pemprov, Gotri Suyanto memimpin jalannya sidang
Waka I DPRD Provinsi Bengkulu, Edison Simbolon, waka III Elfi Hamidi dan Plt Gubernur provinsi Bengkulu, yang diwakilkan asisten 3 pemprov, Gotri Suyanto memimpin jalannya sidang

Bengkulu,rafflesianews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, menggelar rapat paripurna ke- 3 masa persidangan ke- 1 tahun sidang 2018 membahas usulan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Bengkulu tahun 2018, Selasa (23/01) di ruang rapat paripurna.

Adapun dua Raperda tersebut yaitu Raperda tentang Pembangunan Industri tahun 2018 – 2038 serta Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, berdasarkan nota penjelasan Gubernur Bengkulu pada rapat Paripurna DPRD Provinsi yang ke- 2 lalu.

Dalam pandangan umum yang disampaikan perwakilan fraksi, kedelapan fraksi yang hadir menyetujui raperda tersebut. Namun, tidak sedikit kritik dan saran yang disampaikan.

“Kami mengapresiasi usulan Raperda tersebut, dimana, nantinya akan menjadi bahan acuan bagi daerah dalam membangun industri,” sebut Heri Paman, menyampaikan pandangan umum dari fraksi Partai PDIP.

Penyerahan Raperda yang dibahas dari legislatif kepada eksekutif
Penyerahan Raperda yang dibahas dari legislatif kepada eksekutif

Begitupun dengan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, seluruh fraksi menyetujuinya untuk dibahas ketingkat selanjutnya dengan pertimbangan Raperda tersebut sangat penting artinya bagi pihak pemerintah daerah dalam mengatur ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

“Kami setuju dengan usulan gubernur. Karena, peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur ketertiban umum,” sampai Bambang Suseno, membacakan pendapat umum dari fraksi Demokrat.

Namun, disamping itu juga, seluruh fraksi DPRD Provinsi memberikan catatan beserta saran atas kedua Raperda tersebut, dengan maksud kedua Raperda itu dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Bengkulu pada umumnya.

“Perlu dikaji lagi, apakah Bengkulu layak menjadi daerah industri, dimana akan dibangun, apa jenis industrinya serta ketersediaan sumber dayanya,” kata Sujono, dari fraksi keadilan dan pembangunan menyampaikan sarannya.

Selain itu, seluruh fraksi juga meminta kepada pemerintah daerah agar menyerahkan kajian akademik atas kedua Raperda tersebut kepada fraksi-fraksi, sehingga dapat dikaji lebih seksama lagi.

badan Legislatif saat membacakan pendapat umum mengenai Raperda
badan Legislatif saat membacakan pendapat umum mengenai Raperda

Sementara itu, Plt Gubernur provinsi Bengkulu, yang diwakilkan asisten 3 pemprov, Gotri Suyanto menuturkan, bahwa dirinya menerima kritik dan saran yang disampaikan fraksi-fraksi tersebut.

” Saran dan kritiknya kita telaah, yang jelas masukan-masukan dari pandangan fraksi agar pemerintah lebih baik,” tutupnya.

Usai penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi tersebut, sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Provinsi, maka selanjutnya akan dilaksanakan rapat paripurna ke- 4 dengan agenda mendengarkan jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tersebut. (RN/adv)

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu tampak khusuk mengikuti jalannya sidang paripurna
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu tampak khusuk mengikuti jalannya sidang paripurna
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu tampak khusuk mengikuti jalannya sidang paripurna
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu tampak khusuk mengikuti jalannya sidang paripurna
Penyerahan hasil pendapat umum pembahasan Raperda
Penyerahan hasil pendapat umum pembahasan Raperda

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close