Bengkulu TengahPolitik

Paripurna DPRD Benteng Bahas 2 Raperda

Benteng, rafflesianews.com  – DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) menggelar rapat Paripurna masa persidangan I Tahun 2018 membahas 2 Raperda. Yakni Raperda Inisiatif Perlindungan Dan Penggunaan Tenaga Kerja Lokal dan Raperda Revisi Perda Perubahan Nomor I Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Selasa (3/4) di Ruang paripurna DPRD Benteng.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Benteng, Tarmizi turut dihadiri Anggota DPRD Benteng, Bupati Benteng diwakili Sekda Pemkab Benteng Drs. Muzakir Hamidi, Forkopimda, perwakilan SKPD se-Kabupaten Benteng dan tamu undangan lainnya.

Disampaikan Ketua DPRD Benteng, Tarmizi mengenai Raperda Inisiatif Perlindungan Dan Penggunaan Tenaga Kerja Lokal, pihak Legislatif dan Eksekutif berharap agar pihak perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Benteng dapat mengakomodir tenaga kerja lokal kecuali perusahaan tersebut membutuhkan tenaga ahli atau skill yang tidak dimiliki warga Benteng.

“Jadi setiap perusahaan boleh saja mengambil tenga kerja dari luar Benteng kalau SDM-nya tidak mampu. Kalau masih mampu untuk berkerja kenapa harus merekrut tenaga kerja dari luar,” ujar Muzakir.

Lanjutnya, dengan adanya Perda ini, diharapkan angka pengangguran di Kabupaten Benteng dapat berkurang. Tak hanya itu, Perda ini juga dapat mengatur setiap perusahaan yang ada di Benteng dapat memenuhi hak dan kewajiban sesuai aturan. Selanjutnya perusahaan pun diharapkan menerima peserta magang.

“Dengan diterimanya para peserta magang, maka dapat memberikan skill atau kemampuan sebagai bekal bekerja. Dengan begitu diharapkan pengangguran akan berkurang,” kata Muzakir.

Sementara mengenai Raperda Revisi Perda Perubahan Nomor I Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Tarmizi mengungkapkan, sebelumnya hal yang mendasar yakni Tentang keputusan Mahkamah Konstitusi menyangkut pemilihan kepala desa (Kades) yang mana calon Kades bisa mendaftar apabila telah berdomosili di desa tersebut minimal 1 tahun. Dengan adanya perubahan dari mahkamah konstitusi bahwa calon kepala desa bisa saja mencalon tidak mesti dari desa itu sendiri bisa dari desa lain.

“Syaratnya pun cukup mudah, yakni calon harus Warga Negara Indonesia dan memiliki KTP. Jadi tidak mesti tinggal di Desa tempat mencalonkan diri,” jelas Muzakir kemudian. (Rh-adv)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close