advbengkulu utaraAdvertorialBengkulu UtaraDaerah

Komisi II DPRD Bengkulu Utara Fasilitasi Hearing Warga Putri Hijau dengan PT Pamor Ganda

Bengkulu Utara, rafflesianews.com – Dengan adanya laporan dari 3 desa yakni Desa Air Petai, Desa Karang Pulau, Desa Karang Tengah Kecamatan Putri Hijau terkait aktifitas perusahaan perkebunan PT. Pamor Ganda, Komisi II DPRD Bengkulu Utara memfasilitasi Hearing (rapat kerja), Rabu (04/03/2020).

Hearing dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Hendri Sahat MS, Wakil Ketua Komisi, Sudarman, S. Ip, Sekretaris Komisi, Edi Putra S.Ip, dan seluruh anggota Komisi II ini dihadiri pihak eksekutif, Asisten I Setdakab, Dullah, Dinas Perkebunan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), PT. Pamor Ganda, serta perwakilan warga 3 desa dari Kecamatan Putri Hijau.

Dalam hearing hari itu, dibahas tuntutan dari 3 desa penyangga terhadap pihak PT. Pamor Ganda untuk mengembalikan lahan desa yang masuk HGU PT. Pamor Ganda. Kemudian meminta pihak perusahaan untuk memberikan kompensasi terhadap kepada desa penyangga yang terkena dampak dari beroperasinya PT. Pamor Ganda.

Perwakilan 3 desa meminta pihak perusahaan untuk menyediakan lahan kas desa seluas 10 hektar, dan membebaskan kiri kanan jalan dalam HGU. Mereka juga minta pihak DPRD BU dan Pemerintah Daerah bisa memfasilitasi permasalahan sosial yang ada di daerah PT. Pamor Ganda.

“Sudah beberapa kali pihak kita untuk melakukan musyawarah dengan pihak PT. Pamor Ganda, hingga kini tidak pernah di tanggapi. Dengan tidak adanya tanggapan dari PT. Pamor Ganda, kami melayangkan surat kepada pemerintah daerah, DPRD dan BPN, untuk dapat mencari solusi,” jelas warga perwakilan 3 desa.

Menanggapi hal ini, Bupati Bengkulu Utara, Ir. H. Mian melalui Asisten I, Dullah mengatakan, pemerintah daerah siap memfasilitasi apa yang menjadi keinginan dari masyarakat di 3 desa penyangga. Namun intinya, yang di inginkan oleh 3 desa peyangga bagai mana solusi untuk membangun dan meningkat ekonomi masyarakat.

Beberapa tuntutan yang telah di sampaikan oleh 3 perwakilan Desa
pihak perusahaan PT. Pamor Ganda harus didukung dengan data dan bukti administrasi yang jelas.

Sementara Ketua Komisi II, Hendri Sahat mengatakan, apapun aspirasi warga masyarat Kabupaten Bengkulu Utara, komisi II akan menampung keluhan masyarakat terhadap PT. Pamor Ganda.

“Iya hasil hearing hari ini, kedua belah pihak, antara PT. Pamor Ganda dan 3 desa tersebut sepakat untuk di tindak lanjuti, dengan melakukan pertemuan dalam mencari solusi serta kesepakatan,” ujar Hendri. (Adv)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close