AdvertorialDPRD Kota

Komisi I DPRD Kota Bengkulu Minta Peran Disnaker Dioptimalkan

Kota Bengkulu, rafflesianews.com – Berdasarkan data BPS RI di Kuartal ke-empat tahun 2020, angka pengangguran Kota Bengkulu naik menjadi 6,8 persen, meningkat 1,8 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan angka pengangguran terbuka ini sebagian besar disebabkan karena pandemi Covid-19 yang membuat banyak perusahaan gulung tikar atau terpaksa melakukan PHK terhadap karyawannya, Selasa (23/3).

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 dengan Disnaker, Wakil Ketua Komisi 1 Nuzul Se mengatakan pandemi Covid-19 bukan hanya mengakibatkan permasalahan kesehatan, namun juga mengakibatkan permasalahan ekonomi yang sangat rumit, seperti meningkatnya pengangguran dan terkontraksinya ekonomi yang cukup dalam.

“Oleh karena itu dia menilai butuh cara kerja yang luar biasa oleh OPD teknis untuk mengatasi pukulan berat akibat pandemi Covid-19 ini. Menjadi tugas berat bagi Disnaker untuk menciptakan peluang kerja sebanyak mungkin. Upaya itu bisa dengan memperkuat peran Disnaker sebagai OPD teknis ketenagakerjaan,” urainya.

Nuzul mengatatak bahwa persoalan utama yaitu persoalan anggaran, dapat dikoordinasikan dengan pengambil kebijakan, sehingga Disnaker dapat bemar-benar menjalankan tupoksinya dalam mengurai problem pengangguran.

“Bisa dengan memberikan pelatihan bagi karyawan yang baru saja mendapat pemutusan hubungan kerja,” lanjutnya.

Sementara itu Anggota Dewan Komisi 1 Kusmito Gunawan mengatakan perlu intervensi kebijakan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada, terutama toko modern dan waralaba yang masih beroperasi. Intervensi kebijakan itu terkait dengan upaya memprioritaskan pekerja lokal.

“Intinya pekerja lokal kita tidak boleh hanya jadi penonton saja. Namun harus diprioritaskan. Itu kalau kita mau menyelesaikan problem pengangguran ya.. Pemda harus intervensi. Agar perusahaan-perusahaan yang ada memiliki tanggung jawab yang sama mengatasi persoalan ini,” ujarnya.

Sedangkan Ariyono Gumay meminta Disnaker mendata dana CSR yang nantinya dapat dipergunakan untuk pemberian pelatihan bagi karyawan yang baru di PHK, misalnya pelatihan UMKM dan juga bantuan permodalan.

“Daripada perusahaan itu ngasih Laptop, lebih baik dananya untuk pelatihan oleh Disnaker,” jelas Ariyo.

Kadisnaker, Munarwin menyebut keterbatasan anggaran membuat pihaknya tidak dapat berbuat banyak. Kendati pernah punya rencana untuk melakukan pemutakhiran data perusahaan, namun karena Pandemi Covid-19, upaya tersebut belum dapat direalisasikan.

“Kalau soal data perusahaan, sampai dengan tahun 2016 kami mencatat ada 1200 perusahaan. Rencana tahun ini mau updating data, tapi terkendala pandemi,” pungkasnya. (Adv)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close