.Bengkulu UtaraHukum

Kades Jago Bayo Disinyalir Gelapkan Dana Desa

Warga Dan BPD Tidak Diajak Musyawarah // Penggunaan DD/ADD Diduga Dikorupsi

Ketua BPD Jago Bayo, Roni Pasla saat menunjukan laporan pengaduan dugaan penggelapan DD/ADD Jago Bayo, Bengkulu Utara

Bengkulu Utara, rafflesianews.com – Miris yang dirasakan warga Desa Jago Bayo, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara. Pasalnya, Alokasi Dana Desa (ADD)  yang diharapkan warga untuk memperlancar arus ekonomi dan menjauhkan diri dari desa tertinggal diduga disalahgunakan oleh Kepala Desa.

Dari informasi yang diperoleh, dana yang disalurkan langsung dari Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KPDT) untuk pembangunan desa dipergunakan tanpa musyawarah terlebih dahulu dengan warga setempat maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Bahkan, pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan honor tim penyusun RKPDes dan APBDes yang telah dianggarkan tidak dibayar Kepala Desa.

“Kami tidak diajak musyawarah dalam penggunaan dana desa. Sehingga penggunaannya tidak transparan,” ujar Ketua BPD Jago Bayo, Roni Pasla didampingi Sekretaris, Sunarti, Jumat (26/1).

Selain itu, tanpa adanya musyawarah, Kades Jago Bayo pun mengucurkan anggaran sebesar Rp. 60 Juta untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola istrinya sendiri.

“Sedangkan BUMDes itu sendiri belum terbentuk atau belum berstruktur. Namun Kades telah mengucurkan dana tanpa musyawarah,” ungkapnya.

Disampaikannya kemudian, Kepala Desa juga diduga menggelapkan dana pengadaan alat kesenian, yang notabene didalam RAB pengadaan Rabbana sebanyak 50 buah dan biola 2 buah. Namun hanya diadakan Rabbana 15 buah dan biola hanya 1 buah. Pengadaan alat-alat PKK diduga tidak sesuai mekanisme dengan dibeli sendiri oleh Kades dan tidak diserahkan terimakan kepada warga maupun BPD.

“Bahkan pengadaan pakaian linmas dan honor 11 orang tim penyusun RKPDes dan APBDes yang telah dianggarkan dalam RAB tidak direalisasikan,” kesal Roni.

Tak hanya sampai disitu, pembangunan drainase senilai Rp. 300 juta pun diduga tidak sesuai speksifikasi. Pasalnya pada drainase air tidak mengalir dan tergenang. Begitupun Jalan Usaha Tani (JUT) yang diharapkan warga malah dialihkan sepihak.

“Dengan dialihkannya JUT yang telah disepakati sekarang tidak dirasakan warga manfaatnya. Terlebih warga yang telah menghibahkan tanah untuk JUT pun jadi tersinggung,” terangnya.

Roni pun menegaskan, permasalahan ini telah dilaporkan warga dan pihak BPD kepada inspektorat dan kepolisian untuk menindak tegas dugaan pengelapan DD/ADD yang dilakukan Kades Jago Bayo.

Sementara itu Kepala Desa Jago Bayo belum dapat diminta keterangan. Namun untuk diketahui, setiap penggunaan anggaran pemerintah mesti mematuhi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Terlebih dalam peraturan menteri juga dijelaskan jika penggunaan ADD mesti dimusyawarahkan bersama warga desa agar penggunaan ADD tepat sasaran. Serta penggunaan DD mesti berpedoman pada Peraturan Menteri PDDT Nomor 5 tahun 2015 yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan sarana dan prasarana desa yang telah dimusyawarahkan bersama warga desa. (rn)

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close