.

Gerakan BersihkanIndonesia Tantang Dua Capres Cawapres Tinggalkan Energi Kotor Batu Bara

BENGKULU, Rafflesianews – Masyarakat Sipil melalui gerakan (BersihkanIndonesia), menantang kedua Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi”. Selama ini, Indonesia dinilai tidak memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan transisi energi yang berkeadilan dan melepaskan ketergantungan sistem energi dan ketenaga listriknya terhadap energi kotor batu bara.

Padahal ketergantungan terhadap batubara memiliki dampak nagatif dalam jangka panjang bagi kesehatan, lingkungan hidup, dan perekonomian negara.

Seperti yang disebutkan dalam Riset Greenpeace Indonesia, PLTU batu bara diperkirakan talah menyebabkan 6.500 kematian dini setiap tahunnya. Dengan rencana baru pembangunan PLTU batu bara, angka kematian ini bias mencapai 28.300 orang setiap tahun.

Sementara iru, dari hulu ke hilir, biaya kesehatan, lingkungan dan sosial dari pertambangan batu bara tidak diperhitungkan, yang pada akhirnya harus ditanggung rakyat.

“Karena itu, Indonesia membutuhkan langkah serius untuk menghentikan penagunaan energi fosil khususnya batu baram dan beralih pada penggunaan energi tarbaru yang bersih den ramah ingkungan di tahun 2025,” jelas Ali Akbar Ketua Kanopi Bengkulu. Rabu (19/9)

Lanjut Ali Akbar menambahakan, Bersihkanlndonesia muncul sebagai aksi moral bersama yang ingin menyuarakan perubahan sistematis dan terstruktur dalam pemilihan energi di Indonesia, yang tertuang dalam kebijakan pemerintah di 2019-2024 nanti.

“Gerakan (Bersihkanlndonesia) menantang capres dan cawapres untuk berani berkomitmen merealisasikan tuntutan dari gerakan ini yaitu tinggalkan energi kotor baru bara dan beralih ke energi terbarukan dengan menuangkannya dalam dokumen visi-misi dan kampanye mereka,” kata salah satu pendukung gerakan BersihkanIndonesia, Ali Akbar.

Senada dengan itu Direktur Eksekutip  Yayasan Kelopak Bengkulu Dedi Kurniadi mengatakan, kerusakahan lingkungan itu diakibatkan tambang batu bara yang kurang pemulihan, dan jika kita melihat energi terbarukan ini tidak berbanding lurus, dan itu akan terjadi kesenjangan pada tahun seterusnya, karena kebijakan pemerintah yang masih pro dengan investasi pembanguan di Provinsi Bengkulu, maka dari itu gerakan BersihIndonesia menantang siapapun kandidat yang terpilih untuk memenuhi komitmen ini,”katanya.

Diketahui Indonesia mempunyai surga energi terbarukan yang dituangkan dalam rencana usaha pemenuhan tenaga listrik (RUPTL) 2016-2025, antara lain tenaga air mencapai 75.000 Mwe, tanaga surya mencapai 4,80 kWh per meter persegi per hari, tenaga angin 3-6 meter per detik, kelautan 49 Gwe, biomassa mencapai 49.810 MWe.

Alih-alih mengembangkan potensi energi tamamkan yang ada. pemerintah justru menyandarkan pemenuhan energi pada energi kotor batu bara seperti yang tertuang dalam Perpres nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan lnfrastruktur Ketenagalistrikan di mana pemerintah berambisi menambah 35.000 MW daya yang 60 persen masih bertumpuk pada anergi kotor batu bara.

Dampaknya sanagt jelas, rakyat menderita akibat polusi udara, air dan tanah. Belum lagi dampak ikutan lain seperti’ kehilangan mata pencaharian seperti yang dialami nelayan di Pangkalan Susu, Sumatera Utara dan PLTU Nagan Raya,  Aceh, runtuhnya pondasi pertanian tanaman pangan khususnya padi di sekitar PLTU batu bara seperti yang terjadi di Kebur, Lahat. Sumatera Selatan dan Desa Tanjung Pasir Sumatera Utara.

Fakta diatas tak membuat pemerintah bergeming, justru menambah PLTU baru diwilaayah Pulau Sumatera. khususnya Sumatera Utara, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Jambi, dengan kapasitas lebih 7.000 MW.

Oleh karena ltu, dalam momentum pemilu 2019. Borsihkanlndonesia mengajaak suluruh Elemen rakyat Indonesia untuk mondorong mewujudkan cita-cita Indonesia Berdaulat energi yakni:

  1. Holopaskan Kuorgantungan pads onorgl kotor batu bara
  2. Mempercepat Pongembangan Enargi Terbarukan
  3. Memperbaiki Tata Kelola Energi dan Ketenagalistrikan yang Menjunjung Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Publik.
  4. Penegakan Hukum dan Transisi Berkeadilan yang Berperspektif Pemulihan.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close