PolitikRejang Lebong

Fisik Proyek Bermasalah, Dinas PU “Kangkagi” Perpres

Curup rafflesianews.com – Proyek Pembangunan Gedung Serba Guna kabupaten Rejang Lebong (GD-07) yang beberapa waktu lalu sempat dihentikan pengerjaannya oleh Dinas PUPR kabupaten Rejang Lebong, pasalnya terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan. Kondisi ini diketahui berdasarkan hasil uji lab yang dikeluarkan pihak propinsi bahwa terdapat pekerjaan coran beton (Pengecoran tiang) yang tidak sesuai dengan spesifiksi.

Anehnya, setelah dilakukan koordinasi dan rapat tertutup Kepala Dinas PUPR, dan PPTK yang juga ikut dihadiri Ketua Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) kabupaten Rejang Lebong serta Pihak PT. Lian Surya selaku Kontraktor Pelaksana, peerjaan yang tadinya dihentikan terkait terdapat adanya mutu beton yang berdasarkan hasil uji lab tidak sesuai dengan spesifikasi kembali melanjutkan pekerjaannya.
Kondisi ini tentu saja mengundang pertanyaan besar dari berbagai pihak, ada apa dibalik semua ini. Sejatinya, mengacu pada perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, proyek tersebut tidak bisa untuk dilanjutkan kembali. Dikarenakan menurut hasil uji lap bahwa mutu beton pada tiang bangunan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi sudah pasti kedepannya akan berisiko.

Beberapa media online dan media cetak didaerah itu telah mempublikasikan pernyataan Ketua Tim TP4D Kabupaten Rejang Lebong, Bobon Rubiana, SH yang hingga saat ini juga menjabat Kasi Intelijen Kejari setempat. Seperti yang telah dilansir harianrakyatbengkulu.com rabu (6/12/2017) bahwa TP4d tidak menapik adanya temuan ketidaksesuaian spesifikasi pada pekerjaan gedung serba guna. Dikatakan, temuan tersebut (ketidaksesuaian spesifiksi bangunan) setelah dilakukan uji laboratorium serta adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kantor perwakilan Bengkulu.
“Ada coran bangunan yang tidak sesuai stadar. Hasil Lab dikeluarkan pihak propinsi terkait ketidak sesuaian spesifikasi sudah kita terima”. Terang Bobon seperti yang dilansir harianrakyatbengkulu.com beberapa waktu lalu.

Disisi lain, Ketua Jaringan Intelektual Muda Propinsi Begkulu, Heru Saputra sangat menyayangkan kebijakan yang diambil Dinas PUPR didaerah itu. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat mengandung resiko. Pasalnya, berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap mutu beton pada tiang bangunan tersebut diketahui tidak sesuai spesifikasi teknis. Artinya, mutu dan kualitas coran beton pada tiang bangunan sangat diragukan ketahanannya.
Dikatakan, sebelum pekerjaan fisik digelar dan dilaksanakan, pihak perencanaan yang merencanakan pembangunan Gedung Serba Guna tersebut telah melakukan pertimbangan dengan memperhitungkan berbagai sisi baik secara teknis ataupun dampak resikonya. Menurut dia, perencanaan bangunan kontruksi baik itu gedung, kontruksi jalan ataupun Irigasi semuanya melibatkan tim teknis yang notabenenya dibayar dan digaji oleh negara. Agar supaya pembangunan kontruksi tersebut bisa maksimal.

“saya menyayangkan kebijakan Dinas PUPR Rejang Lebong yang meneruskan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna. Permasalahan sudah jelas, bahwa hasil uji lab mengatakan mutu beton pada coran tiang tidak sesuai dengan spesifikasi. Artinya, dari situ sudah ada indikasi penyimpangan. Kok dilanjutkan lagi. Selain itu, sebelum pekerjaan fisik tentu sudah ada konsultan yang membuat perencanaan pemangunan gedung itu, dibantu dengan tim teknis (Pengolah Teknis) yang sudah memperhitungkan tingkat resiko dari bangunan tersebut. Kita kawatirkan dengan dilanjutkannya pembangunan tersebut kedepannya beresiko.” Ungkap heru kepada rafflesianews.com belum lama ini.
Ditambahkan, dalam waktu dekat dia akan melayangkan surat somasi kepada Dinas terkait atas permasalahan proyek gedung serba guna. Menurutnya, proyek tersebut diduga telah terindikasi gagal pelaksanaan. Sejatinya pelaksanaan proyek itu harus dihentikan, pasalnya kondisi tersebut akan berdampak pada kerugian keuangan negara.
“Dalam waktu dekat, saya akan melayangkan somasi kepada dinas terkait. Adanya hasil uji lab tersebut harusnya pekerjaan dihentikan. Karena indikasi penyimpangannya sudah jelas. Jika ini dilanjutkan, dikawatirkan kerugian keuangan negara akan bertambah.” Tutup Heru (Team)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close