Advertorialadvkepahiang

Eksekutif Sampaikan Tanggapan Atas Pandangan Fraksi DPRD Kepahiang

KEPAHIANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, Selasa pagi (30/1/ 18) kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Eksekutif terhadap pandangan 5 fraksi DPRD yang sudah disampaikan sebelumnya.

Wakil Bupati Kepahiang, Neti Herawati menyampaikan, atas pandangan Fraksi PKPI, syarat dalam penyusunan RAPERDA rencana induk Kepariwisataan Kabupaten Kepahiang harus sejalan terhadap visi misi Bupati Kepahiang khususnya bidang kepariwisataan.

Menurut Widia Hartini, juru bicara dari Fraksi PKPI menyatakan, menerima dan siap membahas 9 RAPERDA 2018 untuk dijadikan Peraturan Daerah (PERDA) 2018. Lalu, juru bicara dari Fraksi Golkar, Nurwito menyampaikan, salah satu RAPERDA 2018 tentang Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan amanat PP nomor 18 Tahun 2017.

“Dengan lahirnya RAPERDA ini merupakan implementasi dari amanat PP Nomor 18 Tahun 2017. Dikarenakan, hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD Kepahiang masih bergabung dengan hak protokoler, sedangkan hak keuangan dan administratif harus dibuat PERDA tersendiri,” paparnya.

Armin Jaya dari Fraksi Gerindra menyampaikan tanggapannya, seperti telah disampaikan atas pendapat Bupati Kepahiang agenda paripurna sebelumnya pada Senin (29/1/2018) terhadap 2 RAPERDA yang diajukan untuk dapat dibahas. Karena 2 RAPERDA yang diajukan pihak legislatif dalam rangka melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan demi kelancaran roda pemerintahan di Kabupaten Kepahiang.

“Rancangan peraturan daerah yang sebelum diajukan pada RAPERDA 2018 sudah melalui tahapan pembahasan di tingkat badan pembentukan peraturan daerah Kabupaten Kepahiang, selain itu kedua peraturan ini telah menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi, hal ini dapat dilihat kosindrat, menimbang dalam rancangan tersebut. Kedua RAPERDA ini juga sudah dikaji  oleh DPRD Kepahiang  bersama tenaga ahli yang kajiannya sudah dimuat dalam naskah akademik kedua rancangan tersebut,” sampai Armin Jaya.

Sedangkan Abdul Haris dari Fraksi Nasdem memberikan apresiasi pada Bupati, karena RAPERDA yang diajukan pihak eksekutif telah memenuhi syarat perundang-undangan yang disesuaikan dalam prakarsa hak-hak protokoler pimpinan anggota DPRD sehingga pengelolaannya lebih tertib administrasi dan dapat dipertanggung jawabkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kepahiang agar lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan memiliki landasan hukum yang kuat.[Adv/edy]

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close