p.selumaPolitikSeluma

DPRD Seluma Gelar Paripurna Pandangan Fraksi Terhadap Nota Pengantar 6 Raperda

Seluma, rafflesia news.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda mendengar pandangan fraksi terhadap nota pengantar enam Raperda, Senin (6/2) di ruangan rapat DPRD Kabupaten Seluma sekira pukul 10.00 WIB.

Hadir dalam paripurna Bupati Bundra Jaya beserta jajarannya, Waka 1 DPRD Ulil Hamidi sekaligus jadi Pimpinan rapat, Waka 2 Okta Fitryani, dan anggota lainnya, Sekwan Eddy Soepardi,  Ketua Pengadiln Negeri Tais,  Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Camat di lingkungan Pemerintah di Kabupaten Seluma.

Enam raperda dari inisiatif eksekutif ini terdiri raperda Kawasan Tanpa Asap Rokok, raperda pencegahan dan penangulangan HIV, raperda larangan prostitusi, raperda perubahan atas Pemeliharaan Penertiban Hewan Ternak, raperda Tangung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan (CSR), dan raperda Pokok – pokok  Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Delapan fraksi yang membacakan pandangannya yakni Fraksi Nasdem, Fraksi Pembangunan dan Keadilan Sejahtera, Fraksi Demokrat dan Kebangkitan Bangsa, Fraksi PAN, Fraksi PKPI, Fraksi PDIP, dan Fraksi Golkar.

Secara umum kedelapan fraksi menyetujui keenam raperda untuk dibahas ditingkat selanjutnya namun ada dua fraksi yang memberikan penegasan yakni fraksi Nasdem dan fraksi Pembangunan dan Keadilan.

Fraksi Nasdem menegaskan perlu disosialisasikan dan diimplementasikan kepada masyarakat terkhusus Perda Larangan Prostitusi karena termasuk pekerjaan yang tidak terlihat oleh umum atau sama dengan bermain dengan hantu-hantu. Pekerjaan prostitusi sulit terungkap mengingat hanya dilakukan sepasang pelaku di tempat tertutup yang tidak diketahui oleh orang lain atau masyarakat umum. Disamping itu pelaku didukung oleh kemajuan alat komunikasi.

 

“Jangan sampai perda ini nantinya hanya menjadi arsip saja,” ujar perwakilan dari Fraksi Nasdem.

Fraksi Pembangunan dan keadilan menegaskan Raperda Pencegahan Dan Penangulangan HIV perlu sosialisasi secara persuasif karena menyangkut hak asasi manusia untuk hidup di tengah masyarakat. Dimana penderita HIV ini kerap sekali dipandang sinis oleh masyarakat dan bahkan dikucilkan lingkungan masyarakat.

“Hal ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia yang berhak hidup di tengah masyarakat,” sampai Fraksi Pembangunan dan keadilan.

Yang tidak kala pentingnya dari 6 raperda tersebut adalah bagaimana cara pihak ekskutif maupun instansi lainya mensosialisasikan 6 raperda ini kepada masyarakat umum sehingga benar- benar dapat dipahami dan dijalankan. Tindakan tegas dari pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dan beberapa instansi juga diperlukan sehingga bagi pihak yang melanggar benar-benar mendapatkan efek jera.( HR/ADV)

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close