AdvertorialDPRD ProvinsiDPRD ProvinsiKota Bengkulu

DPRD Provinsi Setujui Raperda PPNS Dan Raperda Perkebunan Menjadi Perda

Bengkulu, rafflesianews.com – Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Raperda tentang Perizinan Perkebunan akhirnya dapat diusulkan menjadi Perda. Hal itu setelah mendapat persetujuan dari Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Bengkulu dalam Paripurna Istimewa Sidang Ke-9 Masa Sidang Ke-1 2018 tentang pandangan akhir Fraksi-Fraksi terhadap 2 Raperda tersebut, Senin (23/04) di Ruang Rapat Paripurna Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu.

 

Juru bicara Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Bengkulu Bambang Suseno mengatakan, terhadap kondisi kekinian Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Bengkulu dan banyaknya kasus hukum yang menjerat para ASN, jelas perlu dilakukannya peningkatan pengawasan. Terlebih Pemda Provinsi, saat ini tengah gencar dengan program Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi.

“Kalau kita melihat secara fakta Perda ini kurang berjalan secara efektif dan ketinggalan jauh karena sumber hukumnya sudah melemah dan secara yuridis mempunyai kelemahan yang mendasar. Terlebih saat ini telah berlaku UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana daerah diberi kewenangan seluas-luasnya dalam bidang kepegawaian,” terang Bambang Suseno

Penandatangan Hasil Paripurna Terhadap 2 Raperda

Sementara disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu Jonaidi SP, menurutnya setelah disahkannya kedua Raperda ini menjadi Perda, Pemda Provinsi Bengkulu diminta segera menindaklanjuti peraturan turunannya dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub). Sehingga kebijakan baru dari Perda ini bisa diaplikasikan ditengah masyarakat dan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari Perda Perizinan Perkebunan.

 

“Kami dari Fraksi Gerindra setuju kedua Raperda ini untuk ditetapkan menjadi Perda Provinsi Bengkulu. Namun dengan catatan, tidak ada artinya semua Perda ini ditetapkan ketika tidak ditindaklanjuti dengan penerbitan Pergub sesegera mungkin,” papar Jonaidi SP.

Perwakilan Dewan saat menyampaikan pandangan akhir terhadap Raperda PPNS dan Raperda Perkebunan

Dikatakan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri, Pemda Provinsi Bengkulu memastikan kedua Perda ini akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan Pergub, tentunya setelah mendapatkan nomor register dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Begitu disahkan kemudian kedua Raperda ini dibawa ke Kemendagri untuk diambil nomor register. Tatkala nanti di Kemendagri tidak ada persoalan atau masalah lagi, registernya keluar, ya kita langsung eksen dan penerapan,” jelas Hamka Sabri.

Salah satu kebijakan baru yang ditetapkan pada Perda Perizinan Perkebunan yaitu terkait kewajiban perusahaan menyerahkan 20 persen lahan Hak Guna Usaha (HGU) kepada masyarakat sekitar lokasi perusahaan atau perkebunan.

Sementara terhadap Perda PPNS di Lingkungan Pemprov Bengkulu, dalam pelaksanaannya proses penyidikan PNS melibatkan secara langsung aparat penegak hukum. (Rian/adv)

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close