Advertorial

DPRD Provinsi Bengkulu Gelar Paripurna Pembukaan Masa Sidang Perdana 2018

Bengkulu,rafflesianews.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menggelar rapat paripurna masa persidangan perdana  pada tahun 2018, di ruang rapat paripurna gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (8/1/2018).

Anggota DPRD Batara Yuda saat Memberikan Berkas Kata Akhir Fraksi
Ketua DPRD Provinsi Bengkulu,Ihksan Fajri saat Penandatanganan berkas setelah usai rapat paripurna
Waka I DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto SE saat Penandatanganan Berkas
Pemimpin Rapat Paripurna yang di pimpin langsung oleh Ketua DPRD provinsi Bengkulu Ihsan Fajri

Sidang paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri, Dengan agenda tentang mendengar usulan Gubernur Bengkulu terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Laporan Badan Musyawarah (Banmus) terkait penyusunan materi serta jadwal kegiatan rapat paripurna masa persidangan perdana.

Suasana di dalam ruang sidang paripurna
Tampak Anggota DPRD Provinsi yang hadir saat gelar sidang paripurna

Disampaikan Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, pada laporannya, terdapat dua usulan Raperda untuk tahun 2018 ini, yakni rencana pembanguanan industri dan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.

“Ini kan kebutuhan dasar daerah, dalam rangka rencana perkembangan industri nasioanal, maka ini nanti kita buat seperti penetepan kawasan, jenis komoditas. Karena itu menjadi dasar dalam mengembangkan industri di daerah,” ungkapnya.

Anggota DPRD Prov Bengkulu saat mendengar penyampaian dari praksi saat sidang paripurna berlangsung
Anggota DPRD Prov yang hadir saat sidang paripurna ke dua tahun 2018

Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, Pemerintah telah menetapkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada Pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana.

Sementara itu dalam RPIP (Rencana Pembangunan Industri Provinsi) Bengkulu tahun 2017-2035, mengacu pada RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) dan kebijakan industri nasional, dalam rangkah, mewujudkan Indonesia menjadi negara industri yang tangguh.

“Dan yang kedua terkait ketertiban dan ketentraman itu juga, kewenangan utama dari pemerintah untuk menerapkannya di tengah-tengah masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan,” sambung Rohidin.

Selain itu, seluruh dewan juga telah menyetujui dan akan menindaklanjuti laporan Banmus dan usulan Gubernur Bengkulu terhadap Raperda di rapat paripurna selanjutnya.

Perlu untuk diketahui, selain dihadiri Plt Gubernur Rohidin Mersyah dan Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri,  paripurna juga dihadiri 35 anggota dewan serta unsur pimpinan DPRD lainnya dan beberapa OPD dilingkungan Pemda Provinsi Bengkulu.”Adv (Rian)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close