AdvertorialadvkepahiangKepahiang

Dprd Kepahiang Kembali Gelar Sidang Paripurna Serahkan Raperda 2018 Ke Bupati

KEPAHIANG,rafflesianews.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi yang dihadiri Bupati bersama jajarannya.

Sejumlah Fraksi di DPRD yakni fraksi Golkar, Fraksi Nasional Demokrat, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Kebangkitan Pembangunan Demokrasi (F-KPD) memberikan pandangannya terhadap nota pengantar usulan 9 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan menghasilkan satu kesimpulan bulat untuk dilanjutkan pembahasan bersama.

Juru bicara Fraksi Golkar, Rica Denis, memberikan sejumlah pandangannya terhadap usulan Raperda dan diakhirnya dengan sikap menerima untuk dapat dilanjutkan pembahasan.”Dengan ini kami baru menerima usulan tersebut dan belum menyatakan sikap resmi menyetujuinya,” ujarnya.

Sikap serupa disampaikan, Fraksi Nasional Demokrat yang disampaikan Abdul Haris, yang menyatakan menerima atas nota pengantar Raperda 2018 untuk dibahas pada tahap selanjutnya

Hal yang sama juga dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), diwakili Harianto dan Fraksi Kebangkitan Pembangunan Demokrasi (F-KPD, Armin Jaya, menyatakan siap membahas RAPERDA 2018 pada tahap selanjutnya.  “Ada 9 Raperda yang telah disampaikan. Tugas cukup berat bagi kami, agar kiranya DPRD dan Eksekutif untuk pro aktif sehingga mencapai hasil yang maksimal. Kita juga harap agar pembahasan itu dapat menerbitkan peraturan Bupati atas kenaikkan gaji honorer bagi Perangkat Agama pada 2018,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Kepahiang Hidayattullah Sjahid menyampaikan, penyusunan RAPERDA tentang Protokoler pimpinan dan anggota DPRD dengan peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2004 telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah No. 21 Tahun 2007 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD.

Anggota DPRD Kepahiang bersama tamu undangan tampak khitmad mendengarkan pidato Bupati Hidayatullah
Terhadap RAPERDA tentang Hak Keuangan dan Administratif, Bupati Kepahiang mengharapkan dapat menyesuaikan dengan peraturan No.18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif dan anggota DPRD dan disesuikan dengan peraturan dalam negeri No. 62 Tahun 2017 tentang pengelompokan kemampuan dan keuangan daerah,” jelas Hidayattullah Sjahid, Bupati Kabupaten Kepahiang.[rian/ADV]

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close